Marzuki: Kinerja DPR Rendah karena Buruknya Pendanaan Partai

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie meminta semua pihak tidak tergesa-gesa memberi penilaian buruk pada kinerja parlemen. Pasalnya, menurut Marzuki, selain tidak kuatnya sistem rekrutmen, rendahnya kinerja anggota DPR saat ini disebabkan tak adanya aturan mengenai sumber pendanaan yang baik di partai. 

Marzuki menjelaskan, buruknya rekrutmen berkaitan erat dengan lemahnya sumber pendanaan partai. Tiga sumber pendanaan partai yang dilegalkan oleh undang-undang dianggapnya hanya seperti niat baik yang bias. 

Sumber dana pertama, kata Marzuki, berasal dari iuran anggota partai, termasuk yang duduk di DPR atau struktural pemerintahan. Akan tetapi, iuran tersebut umumnya tak berjalan lancar, dan hanya anggota partai yang mendapatkan kursi di parlemen atau pejabat negara yang rutin membayar iuran. Besaran iuran dipotong langsung dari penghasilan masing-masing. 

"Kita rutin, tapi kan jumlahnya masih sangat kecil. Akhirnya disuruh cari uang, akhirnya kasus, korupsi, dan lainnya," kata Marzuki saat dihubungi pada Rabu (31/7/2013). 

Politisi Partai Demokrat ini melanjutkan, sumber pendanaan partai yang kedua adalah berasal dari sumbangan yang tidak mengikat. Marzuki pesimistis ada pihak swasta yang secara sukarela menyumbang sejumlah uang tanpa embel-embel maksud di belakangnya.

"Yang ketiga adalah bantuan negara, jumlahnya kecil dan belum bisa membiayai partai," ujarnya. 

Bagi Marzuki, sebelum masyarakat menuntut kepada anggota DPR, seharusnya permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Sebab, kinerja anggota DPR sangat berkaitan dengan proses rekrutmen dan kaderisasi di tingkat partai dengan sokongan dana yang memadai. 

"Jangan selalu berkutat pada akibat karena (sebab) ini yang harus kita selesaikan. Masyarakat boleh menagih kalau itu sudah dipenuhi," ujarnya. 

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Tantowi Yahya menyatakan, banyak anggota DPR yang tak berkompeten dan posisinya hanya seperti pajangan di parlemen. Berbeda dengan Marzuki, Tantowi menilai hal itu terjadi karena pemenang pemilihan legislatif didasari oleh sistem suara terbanyak sesuai dengan apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 2009 lalu. 

Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, sistem suara terbanyak sebagai penentu siapa yang berhak mendapatkan kursi di DPR membawa pengaruh buruk untuk kinerja parlemen. Sebagai contoh, ia mengatakan bahwa lebih dari setengah anggota di komisinya memiliki kinerja yang sangat rendah.

Sementara itu, sistem suara terbanyak sebagai cara untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan kursi di DPR diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 2009. Keputusan MK itu keluar hanya beberapa bulan sebelum Pemilihan Legislatif 2009 dimulai. Aturan yang sama juga akan diterapkan pada Pemilu 2014.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2013/07/31/1218588/Marzuki.Kinerja.DPR.Rendah.karena.Buruknya.Pendanaan.Partai

_________________________________________________________________
Analisis:

Perkataan Marzuki mengenai kinerja DPR yang rendah karena buruknya pendanaan sepertinya kurang pas. Kinerja DPR yang buruk ia katakan yang pertama akibat dari iuran anggota partai yang tidak berjalan lancar dan kemudian menimbulkan hal-hal seperti kasus korupsi,dll. Jika sampai terjadi korupsi, itu seharusnya adalah kesadaran dari masing-masing anggota partai. Mereka sebagai anggota-anggota yang mewakili rakyat, seharusnya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Walaupun hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kinerja mereka, anggota DPR harus lebih mengutamakan kinerja mereka walau dengan dana yang kurang dan jangan terlalu berfokus pada uang/dana yang kurang.

Alasan yang kedua adalah karena sumbangan tidak mengikat dari swasta yang memberikan dana secara sukarela tanpa maksud dibelakangnya. Seharusnya anggota-anggota DPR tidak mengutamakan sumbangan dari swasta. Sekarang pun, DPR pasti menerima secara sukarela dana swasta walaupun dengan maksud tertentu. Oleh karena itu, anggota-anggota harus bekerja keras dan berusaha.

Alasan yang ketiga adalah karena pendanaan dari negara yang kurang dan tidak cukup. Menurut saya, seharusnya dari semua dana yang didapat, harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan jangan digunakan untuk keperluan-keperluan lain seperti fasilitas-fasilitas, tetapi yang paling utama adalah mental dari setiap anggota-anggota untuk mewakili rakyat dan untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan sebaik-baiknya dan jangan hanya berpacu pada uang maupun dana. Saya rasa seharusnya tidak ada masalah walaupun anggota-anggota dipilih oleh MK jika mereka tahu setiap tugas mereka dan berusaha untuk melakukan dengan sebaik-baiknya